Bukti Usaha, Kementerian PUPR Kucurkan Rp3 Triliun Untuk Jembatan Kotabaru-Tanah Bumbu

Bukti Usaha, Kementerian PUPR Kucurkan Rp3 Triliun Untuk Jembatan Kotabaru-Tanah Bumbu

 


JAKARTA. borneonewstoday.com - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan kepastian menyokong pembangunan Jembatan Pulau Laut (Kotabaru)- Pulau Kalimantan (Tanah bumbu), kepastian itu berupa alokasi anggaran Rp3 triliun.


Kepastian kucuran anggaran pemerintah pusat ini didapat pemerintah provinsi belum lama tadi. Melalui Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel, M Yasin Toyib mengungkap, pekerjaan bentang tengah Jembatan Pulau Laut sudah ada kepastian, menyusul sudah dilakukannnya lelang pekerjaan oleh Kementerian PUPR.


“Perjuangan untuk mendapatkan kucuran anggaran pemerintah pusat akhirnya berhasil. Melalui Kementerian PUPR, pembangunan bentang tengah Jembatan Pulau Laut dibantu sebesar Rp3 triliun,” beber Yasin, Kamis (25/9).


Sementara itu, Bupati Kotabaru Muhammad Rusli, S. Sos, mengucapkan terimakasih kepada pemerintah pusat yang telah mengucurkan anggaran untuk pembangunan jembatan Pulau Laut yang menghubungkan antara Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu yang benar-benar segera terwujud.


“Terima kasih untuk dukungan dan do’anya, semoga pembangunan jembatan Pulau Laut yang menghubungkan Kotabaru dan Tanah Bumbu berjalan lancar,” harapnya.


Penyelesaian pembangunan jembatan tersebut, juga termasuk dalam Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru, yakni, Mewujudkan Kotabaru Hebat (Harmonis, Energik, Bersatu, Amanah, dan Tangguh), yang diwujudkan melalui misi seperti pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan serta penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan, termasuk penyelesaian jembatan penghubung yang menjadi fokus utama untuk meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat.


Seperti diketahui, sejak  pertama kali dikerjakan pada 2015 melalui peletakan batu pertama oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, proyek jembatan ini sempat terhenti pada 2017 karena belum memperoleh rekomendasi dari Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ). Setelah dilakukan peninjauan ulang, desain jembatan pun disesuaikan agar mendapat persetujuan.


Dalam rancangan terbaru, panjang total jembatan mencapai 3.750 meter dengan tipe bentang utama cable stayed beton edge beam (175m + 350m + 175m) dan lebar 24 meter. Tinggi jembatan yang semula direncanakan 40 meter dikurangi menjadi 30 meter sesuai rekomendasi KKJTJ. 


Sementara bentang pendekat menggunakan box girder, dengan panjang 950 meter di sisi Batulicin dan 1.950 meter di sisi Kotabaru.


Selain itu, jembatan penghubung akan memanfaatkan konstruksi pile slab, masing-masing sepanjang 75 meter di kedua sisi. Jalan pendekat juga dibangun cukup panjang, yakni 1.500 meter di arah Batulicin dan 1.250 meter di arah Kotabaru, dengan lebar 24 meter. Dengan kepastian anggaran pusat ini, pembangunan Jembatan Pulau Laut—yang digadang menjadi jembatan terpanjang di Kalimantan—dipastikan terus berlanjut dan menjadi proyek strategis yang akan membuka akses ekonomi baru di wilayah selatan Kalimantan.


Membangun jembatan penghubung Kotabaru-Tanah Bumbu bukan hanya sebuah proyek infrastruktur. Ini adalah investasi untuk masa depan masyarakat, membuka pintu bagi kemajuan sosial ekonomi, persatuan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dengan menghubungkan 2 Kabupaten yang terpisah, jembatan penghubung menjadi simbol harapan.(Rilis) 

Ketua PAHAM Kotabaru: Serapan Anggaran Akan Optimal, Pemerintah Konsisten Wujudkan Kotabaru Hebat

Ketua PAHAM Kotabaru: Serapan Anggaran Akan Optimal, Pemerintah Konsisten Wujudkan Kotabaru Hebat


KOTABARU, borneonewstoday.com – Menanggapi pernyataan pengamat sosial Noor Ipansyah yang menilai serapan anggaran Kabupaten Kotabaru baru mencapai 34 persen, Ketua Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia (PAHAM) Cabang Kotabaru, M. Subhan, menilai bahwa penilaian tersebut terlalu dini dan cenderung tidak proporsional.


Menurutnya, serapan anggaran pada pertengahan tahun tidak bisa dijadikan ukuran tunggal kinerja pemerintah, karena setiap program pembangunan membutuhkan proses administrasi, tahapan pengadaan, hingga pelaksanaan kegiatan yang berjalan bertahap sesuai regulasi.


“Pemerintah Daerah Kotabaru terus bekerja sesuai mekanisme. Yang terpenting adalah bagaimana program pembangunan terlaksana tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar M. Subhan, Ketua PAHAM Cabang Kotabaru.


Ia menegaskan, berdasarkan tata kelola keuangan daerah, percepatan serapan anggaran biasanya terjadi pada semester kedua setelah proses lelang dan pengadaan rampung. Karena itu, masyarakat diimbau untuk menilai kinerja pemerintah secara utuh, bukan sekadar angka serapan di pertengahan tahun.


Lebih jauh, M. Subhan menekankan bahwa Bupati Kotabaru saat ini tidak hanya fokus mengoptimalkan anggaran daerah, tetapi juga aktif menjalin komunikasi dengan sejumlah kementerian di tingkat pusat. Langkah strategis ini bertujuan memperjuangkan program pembangunan berskala besar, mulai dari infrastruktur vital, peningkatan layanan kesehatan, hingga penguatan sektor ekonomi daerah.

“Bupati terus bergerak, menjalin komunikasi intensif dengan kementerian terkait demi percepatan pembangunan. Ini bukti nyata bahwa visi Kotabaru Hebat bukan hanya slogan, melainkan komitmen kerja keras untuk memajukan daerah,” tegasnya.


Ia kemudian mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk para pengamat sosial, untuk memberikan kritik yang objektif sekaligus dukungan konstruktif.


“Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung pemerintah daerah. Mari kita kawal bersama, beri semangat, dan berpartisipasi agar program-program pembangunan berjalan baik, transparan, serta memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kotabaru,” pungkasnya.( Rilis) 

Indocement Tarjun Gelar Bimtek UMKM, Dorong Usaha Desa Mitra Naik Kelas

Indocement Tarjun Gelar Bimtek UMKM, Dorong Usaha Desa Mitra Naik Kelas


KOTABARU, borneonewstoday.com – PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (Unit Tarjun) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat. Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), perusahaan semen tersebut menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi pelaku UMKM di Desa Mitra, Selasa (23/9/2025), bertempat di Club House Indocement Tarjun.

Kegiatan ini diikuti puluhan pelaku UMKM dari 9 Desa Mitra binaan perusahaan. Hadir sebagai narasumber perwakilan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Kotabaru, yakni Sudiro Hasibuan, ST dan M. Erpani, LL.M, yang memberikan materi seputar strategi pengembangan usaha mikro serta pengelolaan keuangan dasar.


Dalam sambutannya, Eva Ariani, selaku perwakilan SHE & CSR Department Indocement, menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas UMKM dalam mengelola usaha secara profesional.


 “Kami ingin para pelaku UMKM lebih memahami strategi bisnis, manajemen keuangan, serta pemasaran, sehingga bisa meningkatkan daya saing dan pada akhirnya mendongkrak pertumbuhan ekonomi desa mitra,” ungkapnya.


Selain membahas strategi bisnis, pelatihan juga mengupas pengelolaan keuangan, pemasaran, hingga manajemen usaha yang aplikatif. Dengan pengetahuan tersebut, diharapkan para pelaku UMKM mampu meningkatkan pendapatan sekaligus kesejahteraan masyarakat di desa mitra Indocement.


Sementara itu, Sudiro Hasibuan, ST dari Dinas Koperindag Kotabaru, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan perusahaan swasta dalam membina UMKM.

 

“Kerja sama Indocement dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperindag telah memberikan dampak positif nyata. Ke depan, sinergitas ini akan terus dilanjutkan agar UMKM kita bisa naik kelas dan lebih produktif,” ujarnya.


Kegiatan Bimtek ditutup dengan penyerahan sertifikat kepada peserta serta ramah tamah bersama para pelaku UMKM dan kepala desa dari wilayah mitra.


Dengan adanya kegiatan ini, Indocement berharap kemitraan antara perusahaan dan masyarakat tidak hanya memperkuat perekonomian lokal, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM Kotabaru untuk berkembang lebih luas di masa depan.(Tim) 

Pemkab Kotabaru Gelar Aksi Gotong Royong Dalam Peringatan World Cleanup Day

Pemkab Kotabaru Gelar Aksi Gotong Royong Dalam Peringatan World Cleanup Day



KOTABARU,borneonewstoday.com - Pemerintah Kabupaten Kotabaru menggelar gotong royong dalam rangka peringatan hari World Cleanup Day (WCD) 2025, yang dipusatkan disekitar wilayah Limbur Raya dan Pasar Kemakmuran, Jum’at (26/09/2025).

Kegiatan dipimpin Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Melinda Ratna Agustina, S.STP., M. JP yang melibatkan dari berbagai lintas sektor, diantaranya dari Forkopimda, BPBD, Diskominfo, Satpol PP-Damkar, Perindagkop, dan Organisasi Wanita.

Mengusung tema “Menuju Indonesia Bersih 2029”, aksi bersih-bersih tersebut menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Kepala DLH, Melinda Ratna Agustina, menjelaskan, kegiatan  ini bukan hanya sekedar aksi bersih-bersih, WDC juga menjadi sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan pelestarikan lingkungan hidup.

“World Cleanup Day (WCD) merupakan sebuah kegiatan global tahunan, dimana bukan hanya membersihkan lingkungan sekitar, tetapi juga kita melaksanakan kegiatan pemilahan sampah, dimana ini merupakan pembiasaan kepada seluruh elemen dari masyarakat kotabaru, baik itu pemerintah, swasta maupun organisasi serta  masyarakat agar mampu memilah sampah dari rumah tangga, mana sampah organik anorganik,” jelasnya.

Selain kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru juga melaksanakan “Aksi Cepat Bebas Banjir” yang diantaranya 1. Pembersihan Sampah di Drainase dan Sungai, 2. Pengendalian Timbulan Sampah, 3. Pemulihan Ekosistem Mangrove/Hutan Kota, 4. Gerakan Tanam Pohon dan Vegetasi Tepi Sungai, 5. Edukasi dan Sosialisasi ke Warga, 6. Monitoring Kualitas Air dan Limbah, 7. Pembagian Alat Komposter ke Sekolah dan Komunitas/Organisasi Masyarakat.

Gerakan WCD ini, sejalan dengan Visi Kotabaru Hebat, dengan Misi yang salah satunya menekankan Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana (infrastruktur dasar) yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Kabupaten Kotabaru dapat menjadi bagian dari gerakan global aksi bersih serentak, sekaligus memperkuat edukasi dan semangat positif dalam menjaga kebersihan lingkungan. (Rilis) 

Pemkab Kotabaru Hadiri Penandatanganan Komitmen Penyelesaian TLRHP BPK Semester II 2025

Pemkab Kotabaru Hadiri Penandatanganan Komitmen Penyelesaian TLRHP BPK Semester II 2025



BANJARBARU, bornenewstoday.com  – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru menghadiri Penandatanganan Komitmen Bersama Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester II Tahun 2025 yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (25/9/2025) di Auditorium BPK Perwakilan Kalsel, Banjarbaru.

Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli, S.Sos diwakili oleh Sekretaris Daerah H. Eka Saprudin, AP, MAP, didampingi Inspektur Kabupaten H. Ahmad Fitriadi, SH, M.Hum, Kepala BPKAD H. M. Maulidiansyah, AP, M.Si, Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru Hj. Suwanti, serta Sekretaris Dewan H. Hairul Aswandi, SE, M.Si.

Acara diawali dengan registrasi peserta, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan pembacaan doa. Puncak acara ditandai dengan penandatanganan pernyataan komitmen bersama oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, para bupati/wali kota, serta ketua DPRD provinsi DR. HC. H. Supian HK, SH, MH dan kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin dalam sambutannya mengajak seluruh pemerintah daerah untuk serius mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

“Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan kita. Masih ada lebih dari 400 rekomendasi yang harus diselesaikan. Saya berharap kabupaten/kota dapat bekerja sama secara optimal agar semua tindak lanjut dapat dituntaskan sebelum batas waktu yang diberikan,” tegasnya.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Andriyanto, S.E., Ak., M.A.B., juga mengapresiasi komitmen pemerintah daerah, termasuk Pemkab Kotabaru, dalam upaya mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

“Upaya percepatan penyelesaian TLRHP ini penting untuk mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kami berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPK terus ditingkatkan demi memperbaiki kualitas laporan keuangan dan pelayanan publik,” ujarnya.

Dalam wawancara terpisah, Sekda Kotabaru H. Eka Saprudin, AP, MAP, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian TLRHP.

“Kami akan segera memanggil seluruh SKPD untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan agar penyelesaian dapat tuntas sebelum batas waktu Desember 2025. Harapan kami, capaian tindak lanjut Kabupaten Kotabaru meningkat dan tidak lagi berada di posisi terbawah,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru Hj. Suwanti menyatakan bahwa pihak legislatif siap mengawal langkah Pemkab Kotabaru.

"Kami akan melakukan koordinasi dan mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan BPK agar peringkat Kotabaru bisa lebih baik,” ujarnya.

Acara diakhiri dengan sesi foto bersama dan ramah tamah seluruh peserta.( Rilis)
Hari Anak Nasional di Kotabaru, Momentum Bangun Generasi Hebat Menuju Indonesia Emas 2045

Hari Anak Nasional di Kotabaru, Momentum Bangun Generasi Hebat Menuju Indonesia Emas 2045


KOTABARU, borneonewstoday.com - Pemerintah Kabupaten Kotabaru bersama masyarakat memperingati Hari Anak Nasional (HAN) 2025 di Siring Laut Kotabaru, Selasa (23/9/2025). Peringatan kali ini mengusung tema “Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045” sebagai semangat membangun generasi penerus bangsa yang berkarakter, sehat, dan berprestasi.

Acara berlangsung meriah dengan berbagai rangkaian kegiatan yang melibatkan anak-anak, orang tua, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat. Selain hiburan, peringatan HAN juga diisi dengan kegiatan edukatif yang menekankan pentingnya pemenuhan hak anak serta perlindungan dalam tumbuh kembangnya.

Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli melalui Wakil Bupati Syairi Mukhlis dalam sambutannya menegaskan, kualitas anak sangat menentukan kemajuan bangsa. Karena itu, setiap anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.

“Peringatan Hari Anak Nasional merupakan momentum yang tidak boleh terlewatkan, karena menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya peran serta dalam pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal,” ujar Syairi.

Ia juga mengajak seluruh pihak, baik orang tua, pendidik, maupun masyarakat untuk terus peduli terhadap tumbuh kembang anak. Menurutnya, kecerdasan anak harus diimbangi dengan pembentukan karakter yang baik seperti integritas, tanggung jawab, empati, dan ketekunan.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotabaru, Taufikurrahman, dalam laporannya menyampaikan bahwa peringatan HAN diikuti oleh anak-anak dari berbagai jenjang pendidikan, mulai PAUD, SD, hingga SMP. Ia berharap momentum ini menjadi pengingat bersama bahwa anak merupakan aset berharga bangsa yang harus dijaga dan didukung penuh.

“Anak-anak hari ini adalah generasi penerus bangsa di masa depan. Mari kita wujudkan bersama generasi yang sehat, berakhlak, berprestasi, dan cinta tanah air menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

Dengan semangat HAN, Pemerintah Kabupaten Kotabaru berkomitmen untuk terus memberikan ruang tumbuh kembang yang sehat bagi anak-anak, sehingga kelak mereka dapat menjadi pilar utama pembangunan daerah dan bangsa.
(Rilis)
Diskominfo Kotabaru Ikut Workshop P3SPS, KPID Kalsel Dorong Siaran Berkualitas

Diskominfo Kotabaru Ikut Workshop P3SPS, KPID Kalsel Dorong Siaran Berkualitas



BANJARBARU, borneonewstoday.com – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Selatan menggelar Workshop Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) bagi lembaga penyiaran televisi dan radio se-Kalsel, Selasa (23/9/2025). Kegiatan berlangsung di Aula Diskominfo Provinsi Kalsel, Banjarbaru, mengusung tema “Siaran Cerdas, Konten Berkualitas.”

Workshop ini menjadi agenda perdana KPID Kalsel periode 2024–2028 sejak resmi dilantik pada 12 Agustus lalu. Ketua KPID Kalsel, M. Leoni Hermawan, S.MAT, saat membuka acara menegaskan pentingnya peningkatan kualitas siaran di tengah arus  perpaduan media.

“Kami berharap kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kerja sama antara KPID, pemerintah daerah, dan lembaga penyiaran agar mampu menghadirkan tayangan yang sehat, berimbang, dan menjadi rujukan informasi terpercaya bagi masyarakat,” ujarnya.

Turut hadir Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Nor, ST, yang juga menjadi salah satu pemateri. Hadir pula Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik dan Hubungan Media Diskominfo Provinsi Kalsel, Erlinda Puspita Ningrum, S.Sos, M.Commun.

Pemerintah Kabupaten Kotabaru ikut ambil bagian melalui perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kotabaru. Kehadiran ini menjadi wujud komitmen Pemkab Kotabaru dalam mendukung penyiaran yang sehat, memperkuat literasi media, serta mendorong keterbukaan informasi publik di daerah.

Workshop menghadirkan narasumber dari KPI Pusat, Komisi I DPRD Kalsel, Diskominfo Kalsel, dan praktisi penyiaran. Materi yang disampaikan mencakup:

- Regulasi penyiaran dan pedoman P3SPS

- Perlindungan nilai SARA, hak privasi, dan kepentingan publik

- Program siaran lokal dan sistem berjaringan

- Perlindungan anak, perempuan, serta regulasi iklan rokok, NAPZA, minuman beralkohol, dan Pemilu

- Penanganan konten kekerasan, seksual, serta program jurnalistik

Selain pemaparan materi, peserta memperoleh penjelasan mengenai kewenangan KPI, mekanisme pengawasan siaran, dan sanksi bagi lembaga penyiaran yang melanggar P3SPS.

Ketua KPID Kalsel, M. Leoni Hermawan, S.MAT menegaskan P3SPS merupakan pedoman penting agar siaran tidak hanya bersifat hiburan, tetapi juga memberi nilai edukasi, melindungi masyarakat dari konten negatif, dan memperkuat persatuan bangsa.

“Di tengah derasnya arus media digital dan platform streaming, penyiaran konvensional harus tetap menjadi pilihan utama karena menyajikan informasi yang terverifikasi dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Sementara itu, Erlinda Puspita Ningrum dalam wawancara terpisah menyampaikan harapan agar seluruh lembaga penyiaran di Kalsel mampu beradaptasi dengan transformasi digital.

“Regulasinya sudah ada, namun masih ada celah yang harus diantisipasi. Kominfo siap memfasilitasi dan berkolaborasi dengan semua pihak agar dunia penyiaran tetap sehat dan mampu bertahan di tengah arus digitalisasi,” ujarnya.

Workshop ini diikuti sekitar 30 peserta dari berbagai kabupaten/kota se-Kalsel, terdiri atas perwakilan media, lembaga penyiaran publik, dan swasta. Panitia menyediakan sesi diskusi interaktif agar peserta dapat menyampaikan tantangan dan masukan terkait implementasi P3SPS di daerah masing-masing.

Melalui keikutsertaan ini, Diskominfo Kotabaru berharap media lokal semakin optimal mendukung pembangunan daerah dan menyebarluaskan informasi pemerintah secara akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat.( Rilis)