Musrenbang Sigam 2026, Infrastruktur dan Pendidikan Jadi Skala Prioritas 2027

Musrenbang Sigam 2026, Infrastruktur dan Pendidikan Jadi Skala Prioritas 2027



KOTABARU, borneonewstoday.com – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Pulau Laut Sigam tahun 2026 dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Kotabaru tahun 2027 digelar di Kantor Camat Pulau Laut Sigam, Rabu (18/02/2026).


Musrenbang ini menjadi agenda penting dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Forum tersebut bertujuan menghimpun masukan awal penyusunan RKPD sekaligus menyinkronkan agenda dan prioritas pembangunan kecamatan dengan perangkat daerah terkait.


Dalam laporan panitia pelaksana, Satriansyah menyampaikan bahwa usulan pembangunan yang dihimpun dari seluruh desa dan kelurahan se-Kecamatan Pulau Laut Sigam secara umum didominasi permohonan yang ditujukan kepada OPD teknis, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.


“Secara garis besar, usulan didominasi pada pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup juga menjadi prioritas pembangunan tahun 2027,” ujarnya.


Camat Pulau Laut Sigam, Pia Widya Laksmi, dalam sambutannya menekankan pentingnya menyepakati usulan prioritas dari desa dan kelurahan, mengingat keterbatasan anggaran yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan.


“Kami berharap seluruh usulan yang disampaikan benar-benar merupakan kebutuhan prioritas. Meski anggaran terbatas, kami tetap berupaya optimal agar usulan tersebut dapat direalisasikan dan memberi manfaat bagi masyarakat,” katanya.


Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Jurainah, SE, MM, yang secara resmi membuka Musrenbang tersebut menyampaikan bahwa penyusunan RKPD Kabupaten Kotabaru tahun 2027 mengusung tema penguatan investasi dan perekonomian melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas.


Menurutnya, tema tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, penguatan ekonomi lokal, serta dukungan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan.


Sejalan dengan tema tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru menetapkan lima prioritas pembangunan tahun 2027, di antaranya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi.


Ia juga menegaskan peran strategis kecamatan dalam memastikan seluruh usulan pembangunan selaras dengan tema dan fokus pembangunan tahun 2027, terutama dalam peningkatan mutu dan pemerataan layanan pendidikan di seluruh jenjang serta penguatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.


Pada kesempatan tersebut, kegiatan juga dirangkai dengan penyerahan bantuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPAPPKB) Kabupaten Kotabaru berupa 51 paket keluarga berkualitas untuk percepatan penanganan stunting dari PPPKB Provinsi Kalimantan Selatan. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi calon pengantin, ibu hamil, remaja putri, serta keluarga berisiko stunting.


Musrenbang turut dihadiri anggota DPRD, Kepala Baperida, kepala BPD, para lurah dan kepala desa se-Kecamatan Pulau Laut Sigam, serta seluruh peserta Musrenbang.(Rilis) 

Sekda Kotabaru Minta SKPD Proaktif Dukung Audit BPK RI, Targetkan Raih WTP Kembali

Sekda Kotabaru Minta SKPD Proaktif Dukung Audit BPK RI, Targetkan Raih WTP Kembali



KOTABARU, borneonewstoday.com - Pemerintah Kabupaten Kotabaru bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kalimantan Selatan menggelar Entry Meeting Pelaksanaan Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, bertempat di Aula Bamega, Kantor Bupati Kotabaru, Sebelimbingan, Selasa (3/2/2026).


Rapat dipimpin Bupati Kotabaru yang diwakili Sekretaris Daerah Kotabaru, H. Eka Saprudin, AP, M.AP, didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kotabaru, H. M. Maulidiansyah, AP, M.Si.


Entry meeting ini merupakan tindak lanjut dari Surat Ketua Tim Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan Nomor 01/ST23-LKPD/01/2026 tentang pemberitahuan pemeriksaan interim dan permintaan data awal.


Dalam arahannya, Sekda Eka Saprudin menegaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan membantu pemerintah daerah dan seluruh SKPD dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel sesuai standar yang berlaku.


Ia meminta seluruh SKPD agar bersikap kooperatif, proaktif, dan responsif terhadap kebutuhan data serta menjalin komunikasi yang intensif dengan tim pemeriksa.


 “Saling berkomunikasi dengan tim pemeriksa untuk memantau objek pemeriksaan dan segera menindaklanjuti setiap permintaan data agar proses audit berjalan lancar,” ujarnya.


Lebih lanjut, Eka Saprudin berharap kehadiran BPK RI sebagai mitra pengawas independen dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga Kabupaten Kotabaru kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).


“Semoga dengan pemeriksaan ini, Kabupaten Kotabaru kembali meraih Opini WTP sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat,” harapnya.




Menutup sambutannya, ia mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas.


> “Semoga proses pemeriksaan ini berjalan lancar, efektif, dan memberikan manfaat besar bagi kemajuan Kabupaten Kotabaru ke depan,” tutupnya.




Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Arif Kurniawan, menyampaikan bahwa pemeriksaan interim akan berlangsung selama 02 Februari hingga 01 Maret 2026. Pemeriksaan mencakup laporan keuangan daerah, khususnya pada sektor pendapatan dan realisasi belanja seluruh SKPD.


Melalui entry meeting ini, diharapkan terbangun koordinasi yang solid antara BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, sehingga pelaksanaan audit dapat berjalan efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah.(San) 

57 Karateka Ikuti UKT INKAI Kotabaru, Pembinaan Berjenjang Jadi Fokus

57 Karateka Ikuti UKT INKAI Kotabaru, Pembinaan Berjenjang Jadi Fokus

 



KOTABARU, borneonewstoday.com – Institut Karate-Do Indonesia (INKAI) Kabupaten Kotabaru kembali menggelar Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) Semester I Tahun 2026, Minggu (1/2/2026), bertempat di Oprom Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru. Sebanyak 57 karateka dari berbagai jenjang sabuk mengikuti ujian tersebut.


UKT merupakan agenda rutin INKAI yang dilaksanakan setiap enam bulan sebagai bagian dari evaluasi pembinaan atlet, sekaligus untuk mengukur perkembangan kemampuan karateka setelah menjalani proses latihan intensif.


Ketua Umum Pengurus Provinsi INKAI Kalimantan Selatan, H. Pawahisa Mahabatan, SH., MH, menegaskan bahwa UKT menjadi instrumen penting dalam menjaga mutu dan kualitas pembinaan karate.


“INKAI tidak hanya menargetkan jumlah atlet, tetapi lebih menekankan kualitas. Atlet yang banyak tanpa kualitas tidak akan menghasilkan prestasi. Melalui UKT ini, kita mengukur hasil latihan selama enam bulan dan menentukan arah pembinaan selanjutnya,” ujarnya.


Ia menambahkan, pembinaan karate harus dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan agar atlet mampu bersaing tidak hanya di tingkat kabupaten, tetapi juga provinsi hingga nasional.


“Prestasi lahir dari proses panjang, disiplin latihan, dukungan sarana, serta kerja bersama. Ini bukan kerja individu, melainkan kerja kolektif,” tambahnya.


Dukungan terhadap pembinaan olahraga karate juga datang dari Kodim 1004/Kotabaru yang menyatakan kesiapan mendukung kegiatan olahraga prestasi, termasuk dalam penyediaan fasilitas latihan bagi perguruan.


Sementara itu, Polres Kotabaru mengapresiasi pelaksanaan UKT INKAI yang dinilai mampu membentuk karakter generasi muda melalui disiplin, mental, serta nilai-nilai positif yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa.


Ketua Forki Kabupaten Kotabaru, Asikin Ngile, berharap INKAI sebagai perguruan dengan jumlah atlet terbanyak di Kotabaru dapat menjadi motor penggerak prestasi karate daerah.


“Sabuk bukan ukuran utama. Yang terpenting adalah kualitas dan perilaku karateka. Karate sejati tercermin dari pengamalan sumpah karate dalam kehidupan sehari-hari,” tegasnya.


Melalui pelaksanaan UKT ini, INKAI Kotabaru diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembinaan atlet serta mengembalikan kejayaan Kotabaru sebagai salah satu daerah potensial penghasil prestasi karate di Kalimantan Selatan.

Bupati Kotabaru Teken Kesepakatan dengan Ombudsman RI, Dorong Pelayanan Publik Transparan

Bupati Kotabaru Teken Kesepakatan dengan Ombudsman RI, Dorong Pelayanan Publik Transparan



JAKARTA, borneonewstoday.com – Pemerintah Kabupaten Kotabaru kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penandatanganan Nota Kesepakatan (NK) dengan Ombudsman Republik Indonesia (RI). Penandatanganan berlangsung di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (27/1/2026), dan dihadiri Sekretaris Daerah Kotabaru, Eka Saprudin, AP, M.AP, yang mewakili pemerintah daerah.

Nota kesepakatan tersebut selanjutnya diserahkan oleh Sekda Kotabaru kepada Bupati Kotabaru, Muhammad Rusli, S.Sos., untuk ditandatangani pada Rabu (28/1/2026). Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem pengawasan sekaligus meningkatkan mutu pelayanan publik di Kabupaten Kotabaru.


Bupati Kotabaru Muhammad Rusli menegaskan, penandatanganan nota kesepakatan tersebut merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam membenahi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.


“Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara profesional dan terukur. Kerja sama dengan Ombudsman RI ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kotabaru,” tegasnya.


Menurut Bupati, sinergi dengan Ombudsman RI sejalan dengan visi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.


Nota kesepakatan ini menitikberatkan pada empat fokus utama peningkatan pelayanan publik, yakni peningkatan standar dan kualitas layanan, pencegahan maladministrasi, penguatan sistem pengawasan dan pengaduan, serta peningkatan kapasitas aparatur.


Pada aspek peningkatan standar layanan, Pemkab Kotabaru mendorong modernisasi proses administrasi guna meminimalisasi birokrasi yang berbelit. Dalam upaya pencegahan maladministrasi, Pemkab Kotabaru bersama Ombudsman RI mengembangkan Program Desa Anti-Maladministrasi yang hingga Juni 2025 telah mencakup 18 desa. Bahkan, seluruh desa di Kecamatan Pulau Laut Utara telah ditetapkan sebagai kawasan desa anti-maladministrasi pertama di wilayah tersebut.


Fokus ketiga diarahkan pada penguatan sistem pengawasan dan pengelolaan pengaduan masyarakat, termasuk optimalisasi pemanfaatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-Lapor). Sementara pada aspek peningkatan kapasitas aparatur, Pemkab Kotabaru akan menggencarkan bimbingan teknis, pelatihan pegawai, serta transformasi digital melalui penguatan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi.


Sekretaris Daerah Kotabaru Eka Saprudin menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk keterbukaan pemerintah daerah terhadap pengawasan eksternal.


“Kami siap berkolaborasi dengan Ombudsman RI untuk memajukan Kotabaru melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin baik,” ujarnya.


Ia juga menyampaikan bahwa kerja sama dengan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan telah berjalan sejak 2023, mencakup penguatan desa anti-maladministrasi, reformasi birokrasi, pelantikan pejabat fungsional, serta peningkatan kapasitas aparatur sipil negara.


Selain itu, Pemkab Kotabaru saat ini tengah mempersiapkan evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024 sebagai dasar perumusan arah pembangunan daerah periode 2025–2029. Evaluasi tersebut menjadi momentum penting untuk mengintegrasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru.


Dengan sinergi yang semakin kuat bersama Ombudsman RI, Pemkab Kotabaru menargetkan terwujudnya pemerintahan daerah yang efektif, partisipatif, inklusif, serta berorientasi pada pelayanan prima. Kerja sama ini diharapkan menjadi fondasi kokoh dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, ramah, transparan, dan bebas dari praktik maladministrasi demi kesejahteraan masyarakat Kotabaru.(Rilis) 

Bidik Pengelolaan Sampah Modern, Bupati Kotabaru Paparkan Program LSDP ke Kemendagri

Bidik Pengelolaan Sampah Modern, Bupati Kotabaru Paparkan Program LSDP ke Kemendagri



JAKARTA, borneonewstoday.com – Pemerintah Kabupaten Kotabaru menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan sampah dan lingkungan hidup melalui audiensi Program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) ke Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (28/1/2026).


Audiensi tersebut dipimpin langsung Bupati Kotabaru Muhammad Rusli, S.Sos., sebagai langkah strategis dalam menjawab tantangan pengelolaan sampah modern yang berkelanjutan serta berorientasi pada ekonomi sirkular. Rombongan Pemkab Kotabaru diterima Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Iwan Kurniawan, ST, MM, dalam suasana diskusi teknis yang konstruktif.


Program LSDP merupakan inisiatif Kemendagri yang didukung Bank Dunia, dengan fokus pada pengelolaan sampah terpadu dari hulu ke hilir melalui konsep zero waste. Program ini mendorong pemerintah daerah mengolah sampah menjadi produk bernilai ekonomi sekaligus menekan dampak pencemaran lingkungan.


Dalam audiensi tersebut, Bupati Muhammad Rusli yang didampingi Sekretaris Daerah Eka Saprudin, A.P., M.AP., menegaskan kesiapan Kabupaten Kotabaru untuk melaksanakan Program LSDP secara optimal. Ia menekankan bahwa sampah tidak lagi dipandang semata sebagai persoalan, melainkan peluang ekonomi yang dapat dikembangkan.


“Melalui program LSDP, sampah dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi seperti Refuse Derived Fuel (RDF), pupuk kompos, pakan ternak, serta produk turunan lainnya. Ini sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kotabaru,” ujarnya.


Sebagai bentuk kesiapan, Pemkab Kotabaru melalui Dinas Lingkungan Hidup telah menyiapkan dokumen Detail Engineering Design (DED) pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan landfill di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kelumpang Hulu, yang direncanakan mulai dibangun pada 2026. Dalam audiensi tersebut juga dipaparkan kondisi eksisting serta sistem pengelolaan sampah di Kotabaru.


Menanggapi hal itu, Direktur PEIPD Iwan Kurniawan menyampaikan bahwa Kabupaten Kotabaru telah masuk dalam daftar calon penerima bantuan Program LSDP. Pernyataan tersebut menjadi sinyal positif sekaligus membuka peluang besar bagi Kotabaru untuk memperoleh dukungan program pengelolaan sampah terpadu dari pemerintah pusat.


Langkah ini dinilai sejalan dengan upaya nasional dalam memperkuat sistem pengelolaan persampahan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau di daerah.


Turut mendampingi Bupati dalam audiensi tersebut, Kepala Bapperida Ir. Rurien Srihardjanti, MM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Melinda Ratna Agustina, S.STP., M.IP., Kepala Dinas PUPR Abdul Hamid, S.ST., serta sejumlah pejabat teknis terkait.

Kotabaru Raih UHC Award 2026, Tegaskan Komitmen Layanan Kesehatan untuk Seluruh Masyarakat

Kotabaru Raih UHC Award 2026, Tegaskan Komitmen Layanan Kesehatan untuk Seluruh Masyarakat


JAKARTA, borneonewstoday.com – Pemerintah Kabupaten Kotabaru kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Di bawah kepemimpinan Bupati Muhammad Rusli dan Wakil Bupati Syairi Mukhlis, Kabupaten Kotabaru berhasil meraih Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Madya.


Penghargaan tersebut diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru, Eka Saprudin, A.P., M.AP, yang mewakili Bupati Kotabaru. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si, di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).


Penganugerahan UHC Award 2026 diawali dengan Deklarasi dan Pencanangan Universal Health Coverage, serta dihadiri Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia.


Dalam sambutannya, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa capaian Universal Health Coverage oleh pemerintah daerah merupakan pilar penting dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.


Ia berharap tidak ada daerah yang mengalami penurunan status UHC, melainkan terus meningkatkan capaian dan mutu layanan kesehatan.


“Tahun depan, yang Madya harus naik menjadi Utama. Bagi daerah yang sudah Utama, tidak ada pilihan lain selain fokus meningkatkan kualitas layanan kesehatannya,” tegasnya.


Universal Health Coverage (UHC) merupakan program jaminan kesehatan yang bertujuan memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang adil, terjangkau, dan berkelanjutan tanpa hambatan biaya. Penilaian UHC mencakup cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tingkat keaktifan peserta, serta ketepatan dan kelengkapan pembayaran iuran oleh pemerintah daerah.


Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam menjamin akses layanan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. Capaian tersebut sejalan dengan visi dan misi pembangunan kesehatan daerah yang berorientasi pada terwujudnya masyarakat yang sehat, mandiri, dan produktif melalui peningkatan kualitas layanan, pemerataan akses, serta penguatan program promotif dan preventif.


Selain piagam penghargaan, Pemerintah Kabupaten Kotabaru juga menerima piala UHC Award 2026. Secara nasional, penghargaan ini diberikan kepada 31 provinsi dan 397 kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Kotabaru.


Di tempat terpisah, Rabu (28/1/2026), Sekretaris Daerah Kotabaru menyerahkan piala dan piagam penghargaan tersebut kepada Bupati Kotabaru Muhammad Rusli. Ia menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor dan sinergi seluruh pemangku kepentingan.


“Penghargaan ini harus menjadi pemacu semangat bagi pemerintah daerah untuk naik ke level yang lebih tinggi. Kami akan terus bersinergi dengan seluruh stakeholder guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan, menjaga keberlangsungan kepesertaan JKN, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kotabaru,” ujarnya.


UHC Award 2026 menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan, khususnya di sektor kesehatan, demi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Diskoperindag Kotabaru Finalisasi Pasar Ramadan 2026, Lokasi Terpusat di Kawasan Bakti

Diskoperindag Kotabaru Finalisasi Pasar Ramadan 2026, Lokasi Terpusat di Kawasan Bakti



KOTABARU, borneonewstoday.com– Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Kotabaru menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna mematangkan persiapan pelaksanaan Pasar Ramadan 1447 Hijriah/2026. Rapat berlangsung di Kantor Diskoperindag Kotabaru, Rabu (28/1/2026).


Kepala Diskoperindag Kotabaru, Risa Ahyani, SE., M.Si, menyampaikan bahwa Pasar Ramadan direncanakan berlangsung mulai 17 Februari hingga 17 Maret 2026, atau sampai berakhirnya bulan suci Ramadan. Sementara pembukaan resmi dijadwalkan pada awal Maret 2026.


Ia menjelaskan, Jalan Singabana atau kawasan Bakti dipilih sebagai lokasi utama Pasar Ramadan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya. Kawasan tersebut dinilai strategis karena menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat dengan tingkat kunjungan yang tinggi.


“Pemusatan lokasi di Jalan Singabana/Bakti diharapkan mampu menciptakan pengelolaan pasar yang lebih tertib, aman, dan nyaman, baik dari aspek lalu lintas, kebersihan, maupun keamanan,” ujarnya.


Sementara itu, Kepala Bidang Usaha Mikro Diskoperindag Kotabaru, Hj. Henny Faulina, SP., MM, menambahkan bahwa pihaknya akan menyediakan 80 lapak gratis bagi pelaku UMKM. Lapak tersebut disiapkan dalam bentuk tenda berukuran 4x6 meter, dengan kapasitas delapan meja di setiap tenda.


“Lebar Jalan Singabana sekitar 10 meter, sehingga penempatan tenda berada di tengah jalan dengan tetap memperhatikan akses warga, SPBU, pertamini, serta fasilitas umum lainnya. Kami juga menyiapkan panggung utama berukuran 6x4 meter dengan backdrop 5x4 meter,” jelasnya.


Gerbang Pasar Ramadan direncanakan berada di dua titik, yakni di depan kawasan Happy dan sebelum Langgar Darussalam Bakti, dengan pengaturan yang tetap mengutamakan kelancaran arus lalu lintas.


Camat Pulau Laut Utara, Frida Yusiana, S.Hut., M.Hut, yang hadir sekaligus meninjau lokasi, menilai Jalan Singabana sangat representatif sebagai pusat Pasar Ramadan. Namun ia mengingatkan agar pengaturan parkir menjadi perhatian utama karena kawasan tersebut memiliki aktivitas yang cukup padat.


“Pengelolaan parkir harus disiapkan secara matang agar tidak menimbulkan kemacetan. Selain itu, jarak antar pedagang, terutama yang menggunakan peralatan memasak, perlu diatur demi keselamatan bersama,” ujarnya.


Dukungan pengamanan juga disampaikan oleh pihak Polres Kotabaru, yang menyatakan kesiapan mendukung kelancaran kegiatan, khususnya dalam pengaturan lalu lintas, pengamanan pengunjung, serta pengawasan instalasi listrik.


“Kami mengimbau agar instalasi kelistrikan ditata dengan aman dan tidak melintang di jalur pengunjung untuk menghindari risiko kecelakaan,” ujar perwakilan Polres Kotabaru.


Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru menyatakan siap melakukan pengawasan keamanan pangan melalui food security selama Pasar Ramadan berlangsung, terutama pada saat pembukaan dan pelaksanaan UMKM Ramadan Fest.


Lurah Kotabaru Tengah juga menyampaikan harapan agar pelaksanaan Pasar Ramadan tidak mengganggu aktivitas rutin warga yang selama ini berjualan secara mandiri di sekitar lokasi. Ia meminta kejelasan mekanisme pendaftaran pedagang serta ketentuan biaya.


Menanggapi hal tersebut, Diskoperindag menegaskan bahwa seluruh lapak yang disediakan bersifat gratis. Warga yang berjualan secara swadaya di depan rumah tetap diperbolehkan dengan catatan mematuhi aturan ketertiban umum.


“Seluruh fasilitas yang kami siapkan tidak dipungut biaya. Harapannya, Pasar Ramadan 1447 H/2026 dapat berjalan tertib, aman, serta memberikan manfaat ekonomi dan keberkahan bagi masyarakat Kotabaru,” tutup Risa Ahyani.


Rapat persiapan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Kecamatan Pulau Laut Sigam, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Diskominfo, Dinas Lingkungan Hidup, serta Kelurahan Sebatung.


Pasar Ramadan 1447 H/2026 diharapkan menjadi pusat perputaran ekonomi masyarakat sekaligus ruang interaksi sosial yang positif selama bulan suci Ramadan di Kabupaten Kotabaru. (Rilis) 

TP PKK Kotabaru Ajak Perkuat Iman dan Ketahanan Keluarga pada Peringatan Isra Mi’raj

TP PKK Kotabaru Ajak Perkuat Iman dan Ketahanan Keluarga pada Peringatan Isra Mi’raj



KOTABARU, borneonewstoday.com – Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah dimanfaatkan Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Kotabaru sebagai momentum untuk mengajak anggota PKK dan masyarakat memperkuat keimanan, ketakwaan, serta ketahanan keluarga.


Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Kotabaru, Ny. Siti Hadijah Syairi Mukhlis, mewakili Ketua TP PKK Kotabaru Ny. Suci Anisa Rusli, saat menghadiri peringatan Isra Mi’raj yang dirangkai dengan pembacaan Manakib Guru Sekumpul. Kegiatan tersebut digelar oleh Pokja I TP PKK Kabupaten Kotabaru, Senin (19/1/2026), di Masjid Apung Siring Laut, Kotabaru.


Dalam sambutannya, Ny. Siti Hadijah menegaskan bahwa peristiwa Isra Mi’raj mengandung pesan penting bagi umat Islam, khususnya terkait kewajiban shalat sebagai tiang agama dan fondasi dalam membangun kehidupan yang lebih baik.


Menurutnya, shalat tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai kebutuhan spiritual yang mampu membentuk karakter, mempererat hubungan dengan Allah SWT, serta menciptakan keharmonisan dalam keluarga dan kehidupan bermasyarakat.


Selain peringatan Isra Mi’raj, kegiatan ini juga diisi dengan pembacaan Manakib Guru Sekumpul serta ceramah keteladanan Rasulullah SAW sebagai wujud penghormatan kepada ulama kharismatik sekaligus penguatan nilai keteladanan, keikhlasan, dan kecintaan mendalam kepada Rasulullah SAW.


Ia berharap nilai-nilai luhur yang diajarkan Rasulullah SAW dan Guru Sekumpul dapat menjadi teladan serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam membina keluarga yang religius dan berakhlak mulia.


Lebih lanjut, TP PKK Kotabaru mendorong seluruh pengurus dan anggota untuk terus berperan aktif dalam membina keluarga sebagai madrasah pertama bagi anak-anak, dengan menanamkan nilai keagamaan, moral, serta memperkuat ketahanan keluarga sejak dini.


Rangkaian kegiatan diawali dengan lantunan syair Maulid Habsyi, dilanjutkan pembacaan ayat suci Alquran oleh Qariah Nihayatu Solehah. Acara kemudian diisi pembacaan Manakib Guru Sekumpul serta tausiah tentang makna Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW yang disampaikan Ustadzah Rosma Hamida, Lc., MA, pimpinan Pondok Pesantren Putri Riyadhul Ulum Pulau Laut Tengah Kotabaru, sekaligus lulusan dan dosen Universitas Al Ahgaff Hadramaut, Yaman.


Kegiatan ini turut dihadiri Camat Pulau Laut Utara Hj. Fitria Yusiana, S.STP., M.Hut., pengurus dan anggota TP PKK Kabupaten Kotabaru, pengurus organisasi wanita se-Kabupaten Kotabaru, majelis taklim, serta masyarakat umum. (Rilis) 

Pemkab Kotabaru Resmikan Kantor Desa Tegalrejo, Perkuat Pelayanan Publik dan Tata Kelola Desa

Pemkab Kotabaru Resmikan Kantor Desa Tegalrejo, Perkuat Pelayanan Publik dan Tata Kelola Desa



KOTABARU, borneonewstoday.com – Pemerintah Kabupaten Kotabaru terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pemerintahan desa dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut ditandai dengan peresmian Kantor Desa Tegalrejo, Kecamatan Kelumpang Hilir, oleh Wakil Bupati Kotabaru, Syairi Mukhlis, S.Sos, pada Kamis malam (15/01/2026).


Peresmian kantor desa ini menjadi simbol sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat.


Dalam sambutannya, Wakil Bupati Syairi Mukhlis mengapresiasi kekompakan dan kesungguhan Pemerintah Desa Tegalrejo dalam membangun desa. Ia menegaskan bahwa Pemkab Kotabaru akan terus bersinergi dengan pemerintah desa melalui dukungan anggaran pembangunan yang bersumber dari APBD.


“Gedung kantor desa ini diharapkan menjadi pusat pelayanan publik yang nyaman, ramah, dan memudahkan masyarakat. Kantor desa juga harus menjadi wadah penyaluran aspirasi warga dalam membangun desa secara bersama-sama,” ujar Syairi Mukhlis.


Ia juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, khususnya bagi kepala desa dan seluruh perangkat desa. Menurutnya, kinerja pemerintahan desa yang baik akan mendorong percepatan pembangunan, baik di tingkat desa maupun daerah.


Selain itu, Wakil Bupati mengingatkan agar aset desa yang telah dibangun dengan nilai anggaran cukup besar dapat dijaga dan dirawat bersama. Ia menyebutkan bahwa pembangunan kantor desa tersebut menelan anggaran sekitar Rp2 miliar, sehingga perlu dikelola secara bertanggung jawab. Pemerintah desa juga diminta lebih cermat dalam menyusun anggaran ke depan, mengingat adanya penurunan kemampuan keuangan daerah serta potensi berkurangnya alokasi anggaran pada tahun 2026.


Sementara itu, Kepala Desa Tegalrejo, Firmantullah, dalam laporannya menyampaikan bahwa pembangunan Kantor Desa Tegalrejo dilaksanakan secara bertahap dengan sumber dana dari Alokasi Dana Desa (ADD). Tahap pertama dilaksanakan pada tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp560.212.858, sedangkan tahap kedua pada tahun 2025 sebesar Rp697.377.182. Total anggaran pembangunan mencapai Rp1.257.590.040.


“Gedung kantor desa ini adalah milik seluruh masyarakat Desa Tegalrejo. Kami berharap dengan adanya kantor baru ini, perangkat desa semakin semangat dan amanah dalam melayani masyarakat, serta warga merasa lebih nyaman dan terlayani dengan baik,” ungkap Firmantullah.


Pada kesempatan yang sama, Camat Kelumpang Hilir, Lanjar Titi Sumarni, SE, MM, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru atas dukungan nyata terhadap pembangunan desa. Ia berharap, dengan diresmikannya kantor desa tersebut, penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal, profesional, dan responsif.


Peresmian Kantor Desa Tegalrejo ini diharapkan menjadi momentum penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, dan desa demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kotabaru.


Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Drs. Murdianto, Kepala DPMPD Kotabaru Basuki, unsur Forkopimcam, serta tokoh masyarakat setempat.(Rilis) 

Jaringan Lumpuh Sejak Kamis, Diskominfo Kotabaru Desak Telkom Bertanggung Jawab dan Beri Kompensasi Warga

Jaringan Lumpuh Sejak Kamis, Diskominfo Kotabaru Desak Telkom Bertanggung Jawab dan Beri Kompensasi Warga

 

KOTABARU, borneonewstoday.com – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kotabaru, Gusti Abdul Wakhid, bergerak cepat menyikapi lumpuhnya jaringan telekomunikasi yang melanda wilayah Bumi Saijaan sejak Kamis (8/1) sore.


Diskominfo menegaskan fokus utama saat ini adalah memastikan Telkom Group bertanggung jawab penuh, tidak hanya dalam percepatan pemulihan layanan, tetapi juga dalam pemenuhan hak kompensasi bagi ribuan pelanggan yang terdampak.


Gusti Abdul Wakhid mengungkapkan, pihaknya telah menerima laporan resmi terkait penyebab gangguan massal tersebut. Berdasarkan hasil koordinasi dengan manajemen Telkom, diketahui bahwa gangguan disebabkan oleh kerusakan fatal kabel optik bawah laut.


“Kami terus menjalin komunikasi intensif dengan manajemen Telkom Group untuk memantau progres perbaikan di lapangan. Selain percepatan teknis, kami juga menekankan agar masyarakat Kotabaru mendapatkan apresiasi atas kesetiaan mereka menunggu perbaikan melalui skema kompensasi yang transparan,” tegasnya.


Sebagai bentuk tanggung jawab, Telkom Group telah merilis paket kompensasi bagi pelanggan di Kotabaru. Skema tersebut meliputi:


Paket Suara dan SMS: Pelanggan mendapatkan 300 menit telepon dan 1.000 SMS yang berlaku selama 7 hari selama masa gangguan.


Tambahan Kuota Data: Setelah jaringan pulih total, pelanggan dengan paket data aktif akan memperoleh tambahan kuota hingga 3 GB.


Diskon Tagihan: Khusus pelanggan IndiHome dan Kartu HALO, diberikan potongan tagihan secara prorata sesuai durasi penurunan kualitas layanan.


Mekanisme Klaim: Pelanggan dapat melakukan pengecekan dan klaim melalui kode dial *888*20#.


Sementara itu, GM Witel Kalselteng Telkom, Wahyu Jati Nugroho, menjelaskan bahwa gangguan yang terjadi pada pukul 16.37 WITA tersebut disebabkan oleh putusnya serat optik Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) pada jalur Batulicin–Kotabaru.


“Titik gangguan berada di area perairan tengah antara Batulicin dan Kotabaru, sekitar 22,8 kilometer dari Site Serongga,” ungkap Wahyu dalam keterangan resminya.


Sebagai langkah mitigasi darurat, Telkom Group telah mengaktifkan jalur cadangan menggunakan radio link. Namun, Wahyu mengakui kapasitas jalur ini terbatas, sehingga prioritas trafik diarahkan untuk layanan seluler esensial, layanan publik, dan pelanggan prioritas atau VVIP.


Ia menambahkan, proses penyambungan fisik kabel optik di dasar laut membutuhkan waktu cukup panjang. Telkom menargetkan seluruh rangkaian perbaikan, mulai dari penurunan kabel hingga penyambungan, akan rampung pada 19 Januari.


“Target kami, pada 19 Januari mendatang, seluruh layanan mobile dan fixed broadband di Kotabaru sudah kembali normal 100 persen,” pungkasnya.


Di akhir, Kadiskominfo Kotabaru mengimbau masyarakat agar tetap bersabar dan memanfaatkan kanal pengaduan resmi melalui Call Center 188 atau media sosial @telkomsel dan @indihome apabila menemui kendala selama masa pemulihan.(Rilis)